Salurkan Kredit Rp 13 Miliar, BPR Tugu Artha Ditarget Tekan Peredaran Rentenir

Wali Kota Malang Sutiaji (tengah) saat melakukan sidak di kantor BPR Tugu Artha. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES))
Wali Kota Malang Sutiaji (tengah) saat melakukan sidak di kantor BPR Tugu Artha. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES))

NGANJUKTIMES, MALANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bakal terus mengoptimalkan keberadaan Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Artha Malang. Salah satunya, untuk menekan keberadaan rentenir alias bank titil yang membelenggu perekonomian sebagian warganya. 

Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan, saat ini BPR Tugu Artha Malang sudah mulai melebarkan sayap dengan membuka layanan bagi masyarakat umum. "Saat ini paradigma BPR Tugu Artha ini mulai berubah. Kalau dulu lebih banyak melayani PNS. Sekarang orientasi UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) dan umum," ujarnya usai melakukan sidak ke BPR tersebut hari ini (22/5/2019).

"Filosofi berdirinya BPR ini kan agar menjadi alat pemerintah untuk benar-benar hadir di tengah masyarakat. Nanti juga arahnya menyentuh (mengurangi peredaran) bank titil," lanjut Pak Aji, sapaan akrabnya. Caranya, melalui kerja sama dengan badan keswadayaan masyarakat (BKM) dan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK). 

Sementara untuk jaminan maupun pembayaran, Sutiaji juga menyebut BPR bisa berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang. "Ketika penanggulangan bank titil nanti juga kerja sama dengan Baznas," ujarnya.

Sutiaji menyoroti soal keberadaan rentenir yang dirasa mencekik peminjam. Dia mencontohkan, untuk pinjaman Rp 1 juta, warga hanya akan menerima sekitar Rp 900 ribu tunai. Lantas, dalam kurun 24 hari peminjam harus mengembalikan Rp 1,42 juta atau bunganya lebih dari separo pinjaman. "Padahal kalau mereka mau meminjam ke BPR, kan bunganya rendah. Setahun 9 persen," urainya.

Sementara itu, Direktur PD BPR Tugu Artha Malang Nyimas Nunin Anisah mengungkapkan bahwa saat ini total aset bank tersebut mencapai Rp 21 miliar. Sementara, total kreditnya mencapai Rp 13 miliar yang 55 persen disalurkan untuk UMKM. "Kan memang dulu layanan untuk PNS lebih besar dibanding umum. Nah sekarang kira-kira 55 persen untuk UMKM," ungkapnya.

 

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]nganjuktimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]nganjuktimes.com | marketing[at]nganjuktimes.com
Top