6 OPD Dilakukan Perampingan, 4 Lainnya Dilelang

Wali Kota Malang, Sutiaji (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Wali Kota Malang, Sutiaji (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

NGANJUKTIMES, MALANG – Pasca melakukan mutasi jabatan terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama Kota Malang belum lama ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang nyatanya masih menyisakan beberapa OPD yang kosong.

Ya, seakan tak ingin jabatan eselon II di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlalu lama tidak terisi, Wali Kota Malang Sutiaji bakal menggelar lelang jabatan. Apalagi, ada 10 OPD yang hingga kini masih mengalami kekosongan dan diisi oleh jabatan pelaksana tugas (Plt).

"Lelang sesegera mungkin, kita sudah berkirim surat dari organisasi ke Kemenpan RB. Sehingga bisa segera dibentuk pansel (panitia seleksi)," ujar Sutiaji.

Namun, dari total 10 OPD tersebut, hanya 4 OPD yang akan dilakukan lelang. Lantaran, 6 OPD yang lain akan dilakukan perampingan jabatan yang diperkirakan bakal rampung pada 2020 mendatang. "Karena dari 10 itu yang lainnya kan dirampingkan. Berarti yang kosong sesungguhnya hanya ada 4. Dan kalau kita isi ya nanti mendzolimi orang, berarti ada non-job," imbuh dia.

Diketahui, 10 OPD di lingkup Pemkot Malang yang masih mengalami kekosongan yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), Dinas Ketenagajerjaan (Disnaker), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perindustrian, Barenlitbang, dan Staf Ahli Politik. 

Sementara, perampingan yang akan dilakukan pada 6 OPD itu meliputi, Dinas Perdagangan akan bergabung dengan Dinas Perindustrian serta Koperasi dan Usaha Mikro Sementara. Selanjutnya, Dinas Kebudayaan akan menyatu bersama Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata akan bersama dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora).

Kemudian, Disnaker akan bergabung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinsos bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Lebih lanjut, Sutiaji menyatakan pelaksanaan tersebut maksimal sudah dapat diselesaikan pada bulan Juli mendatang. "Nggak harus nunggu Agustus ya, bisa jadi Juni ini sudah kita tata. Juli sudah terisi, biar tidak kosong," pungkas dia.

Pewarta : Arifina Cahyati Firdausi
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]nganjuktimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]nganjuktimes.com | marketing[at]nganjuktimes.com
Top