Bupati Malang Sanusi (depan berpeci hitam) saat kunjungan desa (dd Nana)
Bupati Malang Sanusi (depan berpeci hitam) saat kunjungan desa (dd Nana)

Radar pergerakan Pilkada 2020 di Kabupaten Malang mulai berputar cukup kencang. Pendeteksian berbagai sosok unggul yang akan berlaga pun telah ramai diperbincangkan, plus dengan adanya gebrakan-gebrakan baru dari elemen lainnya. 

Tapi, dari berbagai sisi terkait sosok yang akan berkontestasi di Pilkada 2020, nama Sanusi Bupati Malang masih merupakan calon kuat dibanding dengan lainnya. Selain sebagai petahana, PKB yang akan mengusungnya lagi on fire. 

Sisi lain sosok calon yang akan diusung oleh rival PKB nantinya, masih belum bisa bergerak secara lincah dikarenakan belum adanya rekom.
Sanusi di atas angin, sampai saat ini, tak bisa dibantah. Dengan posisinya kini sebagai Bupati Malang, pria asal Gondanglegi ini bisa bermanuver di segala lini secara resmi. 

Sebuah point menguntungkan, sekaligus juga menjadi fokus perhatian khalayak umum. Tak terkecuali juga adanya warning dari KPK bagi sejumlah daerah yang akan menggelar Pilkada serentak 2020. Khususnya bagi para petahana di kontestasi lima tahunan ini.

Petahana dalam Pilkada, dalam jejaknya memang memiliki 'peluang' melakukan abuse of power. Kapasitasnya sebagai kepala daerah mampu melakukan kecenderungan ke arah itu. Hal inilah yang sejak awal juga diantisipasi melalui regulasi Pilkada, khususnya terkait mutasi yang dilarang dilakukan oleh kepala daerah sejak Januari 2020 sampai dengan penetapannya sebagai calon.

Beberapa catatan dari Badan Pengawas Pemilu pun menyebutkan, potensi penyalahgunaan wewenang paling besar bisa terjadi dari kandidat petahana. Khususnya potensi memanfaatkan fasilitas negara dalam memenangkan dirinya dalam kontestasi politik, baik Pemilu maupun Pilkada.

Terkait itu Sanusi pun memaklumi kondisinya. Dimana, dirinya mengatakan, siap untuk diawasi selama menjabat sebagai bupati sampai nantinya menjadi calon bupati di Pilkada 2020 mendatang.
"Tidak masalah itu. Pengawasan dari KPK adalah kewajibannya. Jadi kalau memang saya diawasi silahkan saja," ungkapnya menyikapi persoalan itu.

Dirinya juga menyampaikan tak merasa diawasi selama menjabat Bupati Malang menggantikan Rendra Kresna, oleh KPK. "Tidak, saya tak merasa diawasi. Karena saya telah menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum," ujarnya tegas mengatakan, dirinya tak takut atau was-was dengan hal itu.

Disinggung pengawasan KPK terhadap petahana dalam Pilkada 2020, calon kuat bupati dari PKB ini menyimpulkan, bahwa bila memang ada petahana yang ditangkap dimungkinkan memang sudah diincar lama. 

"Dan saya sekali lagi tegaskan sebagai bupati tak pernah melanggar hukum dalam menjalankan tugas. Saya maju dalam Pilkada karena perintah partai yang menunjuk saya," imbuh Sanusi.

Lepas dari ada tidaknya pengawasan KPK maupun Bawaslu, posisi Sanusi memang masih berada di atas para bakal calon kepala daerah lainnya. Baik Sri Untari yang digadang-gadangkan oleh PDI Perjuangan, Siadi dari Partai Golkar, Hari Cahyono dari jalur independen, hingga balon lainnya yang diusung oleh parpol lainnya. 

Seperti Hasan Abadi maupun Umar Usman dan terbaru adanya gerakan Malang Santri Noval-HM Yahya A.

Hal ini juga ditegaskan oleh Wawan Sobari, pakar politik dari Universitas Brawijaya Malang ke media. Dimana, dirinya mengatakan, petahana memiliki peluang besar untuk menang. Hal ini dikarenakan selama menjabat sebagai kepala daerah dan menjalankan tupoksinya secara tak langsung juga sebagai media kampanye untuk menguatkan sosoknya.

"Dalam teori politik disebut kampanye permanen atau permanent campaign," ujarnya.

Kampanye permanen yang dipopulerkan Bruce I Newman, salah seorang teorisi marketing politik dalam salah satu tulisannya, Political Marketing: Theory, Research, and Application. Inilah yang membuat Sanusi, walau tak secara penuh menjabat bupati, sekitar 1 tahun lebih sampai saat ini, memiliki peluang besar. Atau di atas angin dalam Pilkada 2020.

"Ini telah jadi fenomena umum, dimana petahana memiliki popularitas lebih karena kampanye permanen ini," ujar Sobari yang juga mengatakan, tinggal bagaimana seorang petahana memanfaatkannya sepanjang menjabat.

Popularitas dan kedekatan dengan masyarakat menjadi point penting dalam Pilkada 2020 mendatang. Sanusi sebagai petahana tentunya tak bisa berleha-leha walau bisa melakukan kampanye permanen sebagai bupati. Pun dukungan partai politik, tak selamanya menjadi penentu kemenangan mutlak.

Ini terlihat dari Pilkada 2015 lalu, saat Rendra Kresna-Sanusi yang didukung parpol dengan jumlah kursi menguasi 70 persen, hanya mendapat suara sekitar 52 persen. Sementara, rivalnya Dewanti Rumpoko yang diusung PDI Perjuangan dengan jumlah kursi 24 persen, bisa mendapatkan dukungan suara sekitar 44 persen.

"Jadi, dalam Pilkada yang menonjol adalah figur dan pencitraan. Di mana mereka yang dekat dengan masyarakat, ramah serta jujur, akan mendapat dukungan," ujarnya yang juga menandaskan, bahwa blow-up media untuk mengenalkan sosok dalam Pilkada sangat membantu dalam pencitraan.